Linkarutama.com – Wajah Kota Bandarlampung selalu memiliki cerita pada pukul 17.00 WIB. Di satu sudut, lampu-lampu jalan mulai berpijar, menyambut ribuan pekerja yang rindu pulang ke rumah, Rabu (11/11/2026).
Namun, di sudut Jalan Teuku Umar, Kedaton, Bandarlampung, tepat di bawah megahnya Flyover Mall Boemi Kedaton (MBK), kerinduan itu harus tertahan.
Senja di sini tidak romantis; ia bising oleh klakson, pekat oleh asap knalpot, dan dikepung oleh kemacetan yang seolah tanpa akhir. Bagi warga Kedaton, Labuhan Ratu, Sukarame, hingga Rajabasa, titik ini adalah ujian kesabaran harian.
Kendaraan dari arah lampu merah Jalan Sultan Agung dan Jalan Teuku Umar, Kedaton, bergerak merayap, lalu mendadak terkunci total. Penyebabnya adalah pemandangan yang jamak kita lihat setiap hari: puluhan ojek daring, taksi online, hingga angkutan kota yang berjejer mengetem di bahu jalan, menaikkan dan menurunkan penumpang tepat di mulut Jembatan Way Balau.
Di sana, terjadi benturan ego ruang yang luar biasa. Jalan di bawah flyover yang seharusnya menjadi tempat kendaraan berputar arah (U-turn) dengan lancar, justru berubah fungsi menjadi terminal bayangan yang semrawut. Pengendara yang hendak putar balik terpaksa bermanuver ekstrem, memotong jalur dan saling mengunci dengan kendaraan yang keluar dari MBK.
Pagar besi pembatas jalan yang dipasang beberapa waktu lalu ternyata hanya menjadi obat penenang sementara. Kemacetan tidak hilang, hanya bergeser beberapa puluh meter ke depan dan ke belakang. Jalan protokol tetap saja lumpuh.
Padahal, jika kita mau sedikit menengok ke sisi depan MBK, ada secercah harapan yang kasatmata. Lahan bekas Bengkel Maruman Siger kini telah kosong rata dengan tanah dan kabarnya telah dibebaskan oleh pihak manajemen MBK. Lahan yang memanjang hingga ke bibir Jembatan Way Balau itu sendiri kini diam, menanti sebuah keputusan besar.
Di sinilah ruang publik merindukan kehadiran seorang Ibu Wali Kota Bandarlampung, Eva Diana. Masyarakat tidak membutuhkan solusi kosmetik yang sekadar memperlebar lubang putaran jalan. Solusi sejatinya ada pada keberanian politik (political will) seorang wali kota untuk mengetuk meja manajemen MBK.
Wali kota memiliki kuasa penuh atas nama hukum dan keselamatan warganya untuk mendesak MBK merombak tata ruangnya. Bayangkan sebuah skenario baru yang manusiawi: lahan bekas Bengkel Maruman Siger itu disulap menjadi lajur perlambatan (deceleration lane) dan transit hub modern yang masuk ke dalam area tersebut.
Ojek online dan angkot memiliki kantong parkir resmi yang luas di sana untuk menjemput penumpang secara tertib, gratis, tanpa menyentuh jalan utama. Lalu, sebagai pelengkap rekayasa, Pemkot bersama pengelola MBK melakukan pengecoran dengan sistem pelat gantung (cantilever) di atas sebagian bibir Way Balau tanpa mempersempit aliran sungainya.
Coran kokoh itu akan menjadi lajur percepatan (acceleration lane) bagi kendaraan untuk keluar dengan aman menuju jalur cepat. Dengan demikian, jalur di bawah flyover pun kembali steril, murni hanya untuk kendaraan yang melaju dan berputar balik tanpa hambatan samping.
Semua cetak biru ini sudah sangat matang di kepala warga yang setiap hari merasakannya. Yang tersisa kini hanyalah satu hal: ketegasan regulasi. Apakah lahan strategis bekas Bengkel Maruman Siger itu akan dibiarkan kembali menjadi bangunan komersial baru yang menambah beban kemacetan, atau dikorbankan demi hak bernapas para pengguna jalan?
Warga Bandarlampung sudah terlalu lelah menghabiskan sisa umur mereka di tengah kepulan asap knalpot di depan MBK. Kini, bola panas ada di tangan Wali Kota Bandarlampung, Bunda Eva. Saatnya melakukan intervensi dengan ketegasan, memaksa korporasi agar ramah terhadap ruang publik, dan mengembalikan hak warga untuk pulang ke rumah dengan senyuman, bukan dengan urat leher yang tegang. (*)
