Linkarutama.com – Meningkatkan pendapatan daerah tidak harus mengesampingkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Prinsip inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam menyusun arah baru kebijakan pajak dan retribusi daerah, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, kepastian hukum, serta keberlangsungan investasi dan dunia usaha.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan, Rabu (11/11/2026).
Bupati Egi menegaskan, kebijakan pajak dan retribusi daerah tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah. Regulasi yang disusun juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, penyempurnaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 diperlukan agar pengaturan pajak dan retribusi daerah tetap relevan dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
“Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Kementerian Keuangan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah substansi agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Dalam rancangan perubahan tersebut, terdapat sejumlah substansi yang menjadi perhatian, mulai dari penyesuaian ketentuan pajak daerah berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat hingga penyempurnaan pengaturan objek dan tarif pajak serta retribusi daerah.
Selain penyesuaian regulasi, Pemkab Lampung Selatan juga mengarahkan perubahan tersebut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui penambahan dan penyempurnaan objek retribusi.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pelayanan kesehatan, kebersihan, pemanfaatan aset daerah, kualitas lingkungan, hingga penggunaan ruang jalan untuk infrastruktur dan jaringan telekomunikasi.
Meski membuka peluang optimalisasi penerimaan dari berbagai sektor, Bupati Egi mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap disusun secara proporsional. Peningkatan PAD harus berjalan seimbang dengan kemampuan masyarakat, daya beli, keberlangsungan dunia usaha, dan iklim investasi di Lampung Selatan.
Dengan demikian, penguatan kapasitas fiskal daerah tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga harus mendukung aktivitas ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
Untuk itu, Bupati Egi mengharapkan pembahasan Raperda dapat berlangsung terbuka dengan mempertimbangkan berbagai pandangan, saran, dan masukan dari DPRD maupun perangkat daerah terkait.
“Kami berharap melalui penyampaian Raperda ini, pembahasan dapat berlangsung secara terbuka. Berbagai pandangan, saran, dan masukan sangat diperlukan untuk menyempurnakan materi yang telah diajukan,” katanya.
Raperda tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan perangkat daerah terkait pada 12-16 November 2026.
Pembahasan ini menjadi tahapan penting untuk mengkaji setiap substansi rancangan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Bupati Egi berharap proses pembahasan dapat berjalan konstruktif dan menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat kemandirian keuangan daerah tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Melalui penyempurnaan regulasi tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap pajak dan retribusi daerah dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembiayaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan daerah dan kemampuan ekonomi masyarakat. (ptm-Kmf)
