Linkarutama.com – Perum BULOG memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui penyaluran Bantuan Pangan beras alokasi Oktober–Desember 2026.
Program tersebut dipastikan berjalan optimal untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga stabilitas pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.
Penyaluran bantuan tersebut ditinjau langsung dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (20/11/2026).
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, bersama Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani.
Kegiatan turut dihadiri Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, perwakilan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BUMN sektor pangan, jajaran BULOG Kanwil Lampung, serta pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Siti Hediati Soeharto menegaskan bahwa program bantuan pangan harus benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan, terutama keluarga berpenghasilan rendah.
Ia menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, sekaligus mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, BULOG, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, keberlanjutan program bantuan pangan merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Direktur Utama BULOG Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyaluran bantuan pangan merupakan bentuk perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, terutama kelompok desil 1 hingga desil 4.
Program bantuan yang sebelumnya disalurkan pada Februari–Maret dan Juli–September 2026 kini kembali dilanjutkan untuk alokasi Oktober–Desember.
“BULOG berkomitmen menjalankan amanah ini secara maksimal agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak, sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program bantuan pangan juga menjadi langkah antisipasi menghadapi potensi El Niño, musim paceklik, serta meningkatnya kebutuhan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.
BULOG, lanjutnya, berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki persediaan beras yang cukup di tengah berbagai potensi tantangan pangan.
1,26 Juta Penerima di Lampung
Secara nasional, bantuan pangan beras alokasi Oktober–Desember 2026 menyasar sekitar 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), dengan total kuantum mendekati 1 juta ton beras.
Di Provinsi Lampung, bantuan dialokasikan kepada 1.261.275 penerima dengan total 37.838,25 ton beras.
Sementara di Kabupaten Lampung Selatan, jumlah penerima mencapai 188.705 orang dengan alokasi 5.661,15 ton beras. Kecamatan Natar memperoleh alokasi bagi 28.787 penerima sebanyak 863,60 ton.
Adapun Desa Negara Ratu menjadi salah satu lokasi penyaluran dengan jumlah 1.779 penerima dan total bantuan sebanyak 53,37 ton beras.
Besarnya alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan keluarga sekaligus membantu mempertahankan daya beli masyarakat.
Stok Beras Nasional 4,5 Juta Ton
Selain penyaluran bantuan, BULOG juga memastikan kesiapan cadangan beras pemerintah. Saat ini, stok beras nasional yang dikelola BULOG berada di kisaran 4,5 juta ton.
BULOG menyatakan stok tersebut dalam kondisi mencukupi untuk menghadapi kebutuhan Natal dan Tahun Baru, hingga memasuki Ramadan dan Idulfitri. Pengelolaan serta pemeliharaan stok terus dilakukan guna menjaga kualitas beras agar siap didistribusikan kapan pun dibutuhkan.
BULOG juga memastikan kesiapan penyaluran beras untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak bencana maupun kebutuhan pangan di berbagai wilayah.
Hingga 20 November 2026, realisasi penyaluran Bantuan Pangan alokasi Oktober–Desember secara nasional telah mencapai sekitar 39 persen.
BULOG terus mempercepat distribusi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan jajaran operasional agar penyaluran dapat mencapai target hingga akhir Desember 2026.
Melalui dukungan Komisi IV DPR RI dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, BULOG menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(*/her)

