Linkarutama.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung saat ini sedang giat membangun program-program yang dapat menyentuh langsung ke masyarakat, terlebih di pedesaan. Sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi Lampung setelah pandemi Covid-19.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk dapat mewujudkan Desa Inklusi dan mendorong perkembangan perekonomian desa dengan program-program yang telah di siapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung.
Di Provinsi Lampung, Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan merupakan salah satu desa yang menjadi percontohan Desa Inklusi Keuangan.
Desa Titiwangi memiliki potensi UMKM pembuatan keripik pisang dan kloset yang memiliki potensi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta memiliki pangsa pasar cukup menjanjikan.
Dalam kunjungan berbagai media, Juli (41), pemilik keripik pisang di desa Titiwangi Candipuro mengaku menggeluti usaha pembuatan keripik pisang sudah 10 tahun berjalan dengan omset puluhan juta per bulan.
“Produksi bisa mencapai 300 kg perhari, kami produksi dan di kirim ke Bandar Lampung,” katanya saat diwawancarai media Linkarutama.com di acara kunjungan media bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (30/11/2021).
Juli mengaku selama ini masih membuat keripik original (belum diberi perasa). Keripik ini, nantinya diolah kembali di Bandar Lampung menjadi keripik berbagai rasa.
Ketika ditanya soal kendala saat ini , kata dia ada di masalah produksi yakni naiknya harga minyak goreng. Harga minyak goreng naik, otomatis harga keripik juga ikut naik meski bahan baku mudah dicari.
“(Keripik produksi di sini) kami yang antar ke kota Bandar Lampung,” ujarnya.
Pisang yang diolah saat ini, pisang dari jenis khusus yakni pisang jenis kepok Manado yang di dapat dari warga sekitar.
Dengan usaha keripik pisang ini bisa membantu perekonomian warga sekitar dengan merekrut tenaga kerja.
Jumlah pekerja saat ini hanya 3 orang . Sementara itu sebelum masa pandemi bisa mencapai 20 orang, artinya membuka lapangan pekerjaan internal desa,” ujar dia.
Lalu, selain mengunjungi tempat pembuatan keripik pisang, rombongan media juga menuju ke lokasi pembuatan Kloset.
Desa Titiwangi juga memiliki Sekolah Swasembada kloset yang bertujuan membuat sanitasi murah dan sehat hanya dengan Rp 400 ribu sudah bisa membuat kloset dan septic tank siap pakai sesuai prosudur kesehatan.
Nur Kosim salah satu perwakilan Sekolah Swasembada kloset mengatakan, dalam sehari pihaknya bisa memproduksi 12 sampai15 kloset dengan modal 1 sak semen.
“Untuk pemasarannya saat ini agak sedikit terkendala karena Covid-19 . Biasanya kami kirim hingga ke Provinsi Sumsel dan Babel,” katanya.
Hal yang sama juga dikatakan perwakilan Sekolah swasembada kloset, Nur Salim.
Menurut Nur Salim
sekolah swasembada kloset ini sudah ada sejak tahun 2016. Awalnya ada lima hingga tujuh orang orang yang tergabung di sekolah tersebut, lalu lama kelamaan banyak juga yang bergabung mempelajari cara membuat kloset ini.
“Kami bangga karena usaha kami pernah mendapatkan penghargaan AMPL Award tahun 2017, diserahkan langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Indonesia Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro,” ujarnya.
Tim pekerja lain adalah Ocid. Dia menambahkan bahwa, untuk harga satu buah closet dijual dengan harga Rp45.000/unit sedangkan harga jual di tempat pembuatan (sekolah swasembada kloset , jika dijual di pasaran seharga Rp50.000).
“Kita bukan hanya membuat kloset . Kita juga melakukan pelatihan (membuat kloset) ke desa. Soal hasil produksi kloset kualitas terbaik dan terbukti tidak pernah ada yang komplain,” jelasnya.
Sementara itu , Kepala Desa (Kades) Titiwangi, Sumari mengatakan pihaknya sangat bangga dan beruntung dengan desanya yang terpilih dan menjadi percontohan salah satu desa Inklusi keuangan di Provinsi Lampung.
“Sudah berjalan dengan adanya investor yang aktif dan kita terus sosialisasikan,” kata Sumari.
Sumari juga menganggap bahwa sebelum desa Titiwangi menjadi desa Inklusi saat ini sudah ada galeri Investasi yang merupakan program desa inklusi keuangan itu, masyarakat masih menabung di banyak BMT dan bank Keliling, begitu juga dengan para investor, sehingga tidak menjamin investasi yang dikeluarkan.
“Para investor itu menabung di BMT, tahunya BMT colaps, gulung tikar, tidak tahu uangnya seperti apa dan kemana. Tapi berkat adanya galeri investasi kami bisa membantu masyarakat untuk berinvestasi,” ujar Kepala Desa Sumari saat kunjungan media bersama OJK Lampung melihat Desa Inklusi Keuangan di Titi Wangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
Kepala Desa dua periode itu juga mengungkapkan, hadirnya desa inklusi keuangan membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian warganya.
“Dengan adanya desa Inklusi Keuangan ini, Bisa mengurangi bank keliling, karena sebelumnya ini menjamur, sekarang mengurangi, sejak adanya koperasi, desa inklusi yang diawasi OJK dan Bursa Efek Indonesia,” jelasnya.
Sumari mengatakan, dari pihak pemerintah desa saat ini selalu mengedukasi program desa inklusi keuangan pada pelaku usaha, perorangan.
Deputi bidang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Aprianus Jhon Risnad, dalam sambutannya mengatakan desa inklusi keuangan itu meliputi desa yang telah memiliki galeri Investasi yang didalamnya terdapat UMKM di desa setempat dipermudah dengan adanya akses keuangan, serta para investor dapat berinvestasi di dalamnya dengan pengawasan yang aman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI.(her)
