Linkarutama.com – Bupati Lamtim M. Dawam Rahardjo menghadiri acara Musrenbang di Pantai Mutiara Baru Kecamatan Labuhan Maringgai, Jumat (10/2/2023).
Dalam arahannya, Bupati Dawam mengajak kepada seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan Lampung Timur lebih baik lagi.
Mengingat Pemda belum tentu bisa menjangkau semuanya. Maka itu, Dawam juga mengajak masyarakat untuk tetap mengawasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Dalam Musrenbang tersebut, Bupati Dawam juga menghimbau kepada kepala Desa untuk selalu mengingatkan warganya untuk mengurus KTP sebagai identitas, mudah dan murah proses pengurusannya.
” KTP itu penting sebagai identitas dan pengurusannya sangat mudah dan murah, pelayanan saya minta jadikan prioritas untuk masyarakat,” kata Dawam Rahardjo.
Menurut Dawam, selain pengurusan KTP, Administrasi Kependudukan, Kartu Identitas Anak (KIA) tentu warga masyarakat akan mengurus Kartu Keluarga (KK), ujar Dawam.
Ini yang terpenting dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, pintanya.
Diketahui, dalam Musrenbang mungusng tema ” Musrenbang adalah Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Kualitas SDM Untuk Produktifitas dan daya Saing Menuju Rakyat Lampung Timur Berjaya”.
Kemudian, Bupati Dawam menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan public event bagi masyarakat dan pemangku, guna mengetahui isu strategis dan memahami permasalahan daerah terutama pada lingkup Kecamatan, mencapai kesepakatan terhadap program kegiatan prioritas dan konsensius sebagai solusi pemecahan Perencanaan pembangunan daerah, ujarnya.
Musrenbang juga dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi perencanaan dari tingkat Dusun, Desa dan Kelurahan hingga Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, regional hingga ke tingkat Nasional dan begitu juga sebaliknya dari tingkat pusat hingga daerah, tandasnya.
Hadir dalam Musrenbang, jajaran Forkompinda, para Kepala OPD Kabupaten Lampung Timur.
Diketahui, Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.(hms/her)
