Linkarutama.com – Ombudsman memberikan bentuk penilaian kepada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung yang di laksanakan ruang rapat Dinas Bina Marga Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Senin (9/11/2026).
Keempat OPD tersebut yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengatakan bahwa, penilaian telah dimulai dari Dinas BMBK yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan dasar masyarakat di bidang infrastruktur, terutama pada jalan dan jembatan.
Sekdaprov Marindo mengatakan bahwa, Lampung memiliki tantangan dalam mempertahankan capaian capaian di tahun sebelumnya yang telah meraih keberhasilan dan menorehkan dalam meraih tiga besar secara nasional dalam penilaian pelayanan publik.
Namun, Sekdaprov Marindo juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak hanya berorientasi pada hasil penilaian maupun penghargaan yang telah di capai melainkan memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ya tentu kita berharap tahun ini setidaknya bisa mempertahankan dari yang telah kita raih tahun lalu. Dan tadi yang pasti, Pak Gubernur sudah berpesan bahwa bukan hanya penilaian, bukan hanya prestasi, tetapi bagaimana pelayanan publik yang dilakukan OPD itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat dan berdampak,” kata Marindo.
Menurut Sekdaprov Marindo penilaian Ombudsman harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dalam membenahi berbagai kekurangan terkait penyelenggaraan pelayanan publik.
Salah satu pembenahan dilakukan di Dinas BMBK dengan menyiapkan sejumlah fasilitas yang sebelumnya belum tersedia secara memadai.
Fasilitas yang telah kami lihat mencakup area penerimaan tamu, ruang dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi bagi ibu menyusui, hingga tempat bermain anak.
Sekdaprov Marindo menilai, keberadaan fasilitas pendukung tersebut penting untuk memastikan pelayanan pemerintah dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
“Ya, kita tentu akan bertransformasi untuk memenuhi ketentuan pelayanan publik. Masing-masing OPD juga sudah diminta berkomitmen untuk bisa memenuhi standar pelayanan publik yang diinginkan,” kata Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.
Ia menegaskan, komitmen peningkatan pelayanan tidak boleh berhenti ketika proses penilaian Ombudsman selesai. Ini harus terus berjalan dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Seluruh OPD diminta terus melakukan pembenahan agar standar pelayanan publik tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga diterapkan dalam pelayanan sehari-hari kepada publik, tandasnya.(her)
