Linkarutama.com – Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov( Lampung sedang menunggu regulasi atau aturan dari Pusat terkait PPPK Paruh waktu.
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan mengatakan bawah Pemprov Lampung tentu mendukung rencana pemerintah pusat dalam meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang akan dimulai 1 Januari 2027 mendatang.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan menambahkan bahwa, pihaknya telah mengetahui informasi mengenai rencana peningkatan status tersebut melalui medsos maupun pemberitaan dari media.
Akan tetapi, hingga saat ini Pemprov Lampung belum menerima dokumen maupun petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Kita sudah mendengar di medsos maupun media bahwa DPR RI telah memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi ASN. Maka itu, kita ikut bahagia karena ini menjadi keluarga kita semua yang diangkat menjadi ASN,” kata Marindo Kurniawan, Senin (9/11/ 2026) di kantor BMBK Provinsi Lampung, usai menghadiri kegiatan Rapat.
” Dan saat inipun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung belum menerima regulasi secara tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dari pusat,” kata Marindo.
Namun tentunya, kami telah meminta BKD untuk terus memantau perkembangan kebijakan tersebut agar pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah setelah regulasi diterbitkan dari pusat.
” Ya, secara resmi, dokumen tertulisnya di BKD, di kepegawaian, kami belum menerima secara teknis. Tapi saya sudah minta BKD untuk terus monitor. Kita harus segera tindaklanjutinya bila telah ada regulasi dari pusat,” tambah Sekdaprov Marindo Kurniawan.
Menurutnya, Pemprov Lampung pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan memberikan kepastian status kepegawaian bagi PPPK paruh waktu.
Terkait database tentu ada baik dari Kabupaten maupun Kota Se Provinsi Lampung, tandasnya.(her)
