Linkarutama.com – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto meminta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Perubahan 2020 yang akan disusun OPD setempat diprioritaskan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Nanang dalam rapat koordinasi (rakor) bulanan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan yang digelar di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (29/7/2020).
Dalam rakor itu Nanang turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin dan Asisten Pemerintahan, Supriyanto. Hadir juga para Staf Ahli Bupati serta Asisten Setdakab Lampung Selatan.
Menurut Nanang, sisa APBD 2020 murni maupun pendapatan tambahan daerah, seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kegiatan yang dibutuhkan atau bersentuhan langsung untuk masyarakat.
“Kurangi lembur-lembur atau kegiatan perjalanan dinas dalam daerah. Harapan saya kegiatan seperti ini lebih dipersempit. Tetapi bagaimana kita harus pro rakyat, utamakan kepentingan rakyat,” tukas Nanang.
Dirinya menginginkan, alokasi anggaran perubahan nantinya betul-betul bisa dinikmati masyarakat.
“Saya minta keseriusan kita dalam membangun Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga masyarakat ini merasakan apa yang sudah kita perbuat untuk Lampung Selatan,” tandasnya.
Selain menyoal tentang KUA PPAS APBD Perubahan 2020, dalam rakor itu Nanang juga kembali menyoroti perkembangan kasus COVID-19 di kabupaten setempat.
Dia meminta agar Tim Gugus Tugas mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan tidak henti-hentinya terus bergerak melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Terutama di Kecamatan Natar dan Jati Agung yang risiko penyebaran COVID-19 cukup tinggi.
“Sekarang ini status kita sudah jadi kuning lagi. Jadi saya minta Tim Gugus Tugas memiliki rasa kepedulian untuk menangani COVID-19. Sehingga kita bisa menjadi zona hijau,” imbuhnya.
Disamping itu, dalam rakor itu juga dibahas mengenai kesehatan masyarakat, pelaksanaan shalat Idul Adha, laporan keuangan dan aset, laporan Dana Desa, antisipasi bencana alam, antisipasi sosial, bidang koperasi dan UKM, permasalahan disektor pertanian, peternakan, pariwisata dan pendapatan daerah.(rls/her)
