Linkarutama.com – Organisasi Informasi Sosial (Infosos) Provinsi Lampung mendesak kepolisian selaku aparat penegak hukum maupun kejaksaan agar segera mendalami dan menindaklanjuti hasil putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung terkait keterlibatan Wali Kota Bandarlampung, Herman HN dalam mengalokasikan anggaran APBD untuk kepentingan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3 mulai dari sosialisasi hingga pelaksanaa kampanye.
” Ya, karena ada dugaan penggunaan anggaran APBD, jadi kita mendesak supaya aparat penegak hukum untuk mendalami dan memeriksa dugaan yang sifatnya untuk kepentingan pribadi ini,” kata Ketua DPW Infosos Lampung, Ichwan, Rabu (20/1/2021) di Bandarlampung.
Dia melanjutkan bahwa, desakan tersebut telah disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis melalui k
Kepolisian dan pihak
Kejaksaan.
Poin-poin dari dugaan terkait penyalahgunaan APBD tersebut di antaranya penyalahgunaan jabatan dan kebijakan program pemerintah termasuk pengerahan seluruh jajaran ASN mulai tingkat bawah hingga atas.
Kemudian adanya indikasi penyimpangan bantuan dana COVID-19, penyalahgunaan dana APBD honor RT, Kepala Lingkungan, Linmas, indikasi penyalahgunaan APBD bantuan ke Majelis Ta’lim Rachmad Hidayat, bantuan PKK, dan penyalahgunaan anggaran untuk rapid tes, kata dia.
“Kami berharap dengan adanya keputusan Bawasku ini, aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kasus ini,” kata dia.(rls/her)
