Fraksi PAN: Pemprov Lampung Hanya Kejar Formalitas Pelayanan, Tak Melihat Sektor Kebutuhan Masyarakat

Linkarutama.com – Fraksi PAN menyoroti anggaran Kesehatan, dalam RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 terlihat adanya peningkatan, namun sayangnya Penganggaranya masih berada dibawah standar minimal dalam penganggarannya, yaitu 10% (sepuluh persen) dari total belanja diluar gaji.

Demikian disampaikan juru bicara Fraksi PAN, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung atas Pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan Kebijakan APBD (KUA) tahun 2024 dan rancangan PPAS tahun 2024, yang ditanda tangani, Ketua Fraksi PAN, Abdullah Surajaya, di ruang rapat Paripurna, setempat, Kamis (9/11/2023) kemarin.

Menurut Fraksi PAN, kondisi ini seakan menggambarkan pemerintah Provinsi Lampung hanya mengejar formalitas pelayanan tanpa melihat Sektor Kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang sedianya harus terpenuhi secara optimal.

” Fraksi PAN mengajak kita senua untuk me-review kembali pengalokasian anggaran dan kegiatan kegiatan pada sektor kesehatan dengan menyesuaikan kondisi objektif yang ada ditengah masyarakat,” kata Juru bicara Fraksi PAN, yang ditanda tangani Ketua Fraksi Abdullah Surajaya dan Sekretaris Suprapto.

Fraksi PAN menegaskan bahwa, kondisi minimnya perhatian kita terhadap Sektor Pendidikan dan Kesehatan merupakan signal darurat yang menjadi tanda bahwa kita belum bisa move on dari daftar Provinsi Termiskin, atau karena kita sudah terlalu nyaman menyandang status sebagai salah satu Provinsi Termiskin di Pulau Sumatera mengingat KEMISKINAN dapat menjadi salah satu komoditas yang menguntungkan bagi ;pihak pihak tertentu.

Selain itu, pada sektor kelautan dan Perikanan yang idealnya menjadi Sektor yang perlu mendapat perhatian serius, ternyata kebijakan anggarannya masih berkutat pada hal yang bersifat formalistik dan belum menyentuh pada kebutuhan riil masyarakat khususnya masyarakat nelayan.

Berbagai fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan Pantai telah direncanakan dan dipersiapkan, namun sayangnya hal megah tersebut belum menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyakat sekitar yang sampai saat ini mayoritas berprofesi sebagai buruh nelayan. Saat ini benar benar mereka butuhkan adalah uluran tangan dari pemerintah agar mereka dapat meningkatkan derajat kehidupannya, ujar juru bicara Fraksi PAN.

Maka, fraksi PAN berharap agar kiranya dalam pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara maksimal, tepat waktu dan tepat sasaran.

Maka, fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung mengajak seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Lampung untuk dapat secara sungguh sungguh melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Rancangan APBD tahun anggaran 2024, kemudian segera ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Sebelumnya, dari fraksi PDI Perjuangan, juru bicara Fraksi Ketut Rameo menyampaikan pemandangan umum Fraksi PDI-P bahwa, 33 janji kerja gubernur dan wakil gubernur hanya ilusi atau pepesan kosong.

Hingga menjelang akhir kepemimpinan gubernur Arinal Djunaidi pada periode 2029-2024 tidak maksimal.

” Visi rakyat Lampung Berjaya dengan 33 janji kerja gubernur dan wakil gubernur hanyalah ilusi atau pepesan kosong” kata juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Ketut Rameo.

Karena itu, fakta buruk hasil kerja pembangunan gubernur Lampung menjadi legacy bagi Rakyat Lampung Berjaya, ujar dia.(her)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *