Linkarutama.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui perpanjangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung).
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bupati Lampung Selatan pada Selasa (9/12/2025), sebagaimana dilansir dari RRI.co.id. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Lampung Selatan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Perpanjangan kerja sama ini juga diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Utama PT Bank Lampung, Mahdi Yusuf, hadir bersama jajaran direksi dan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan serta kerja sama yang terus terjalin. Menurutnya, sinergi yang berkelanjutan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan keuangan daerah yang semakin optimal.
“Untuk menandatangani perjanjian ini, saya hadir bersama direksi lengkap. Terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua,” ujar Mahdi.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyambut baik kelanjutan kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara Pemkab Lampung Selatan dan Bank Lampung memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, saya menyambut baik kerja sama ini. Semoga kerja sama Pemkab Lampung Selatan dengan Bank Lampung dapat semakin baik dan memberikan manfaat yang lebih luas,” kata Bupati Egi.
Ia juga berharap perpanjangan MoU ini menjadi momentum lahirnya berbagai inovasi baru dalam layanan keuangan daerah. “Harapannya, dari perpanjangan MoU ini akan muncul inovasi-inovasi baru dan kolaborasi yang semakin kuat,” ujarnya.
Perpanjangan MoU dan PKS tersebut diharapkan dapat memperkokoh kerja sama strategis antara Pemkab Lampung Selatan dan Bank Lampung, khususnya dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan. (*)
