15 Pejabat Esselon II Pemkab Lamsel Ikuti Uji Kompetensi JPTP

Linkarutama.com – Sebanyak 15 orang pejabat eselon II di Kabupaten Lampung Selatan mengikuti uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Uji kesesuaian jabatan itu diikuti, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Akar Wibowo, S.H., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Supriyanto, S.Sos., M.M., Kepala Dinas Sosial Dulkahar, A.P., M.Si., Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Eka Riantinawati, S.KM., M.Kes., dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Rohadian.

Lalu, Kepala Dinas Perhubungan Ir. Mulyadi Saleh, M.M., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M. Sefri Masdian, S.Sos., Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Martoni Sani, S.Sos., M.H., Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ir. Rini Ariasih, M.M., dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan drh. Arsyad.

Kemudian, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Yusri, S.E., M.M., Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Drs. Wahidin Amin, M.Si., Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dra. Intji Indriati, M.H., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Thomas Amrico, S.STP., M.H., serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Drs. M. Darmawan, M.M.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Lampung Selatan, Puji Sukanto, S.E., M.M. mengatakan, saat ini terjadi kekosongan jabatan definitif di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Dimana kata Puji Sukanto, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, sesuai ketentuan harus dilakukan uji kompetensi dan dibentuk Panitia Seleksi (Pansel).

“Iya, hari ini kita melakukan uji kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Ada 15 orang yang ikut,” terang Puji sapaan akrab Kepala BKD Lampung Selatan kepada Diskominfo Lamsel di Hotel Horison, Bandar Lampung, tempat dilaksanakannya uji kompetensi tersebut, Selasa (26/10/2021).

Lebih lanjut Puji menjelaskan, pelaksanaan uji kompetensi JPTP itu dilakukan berdasarkan Pasal 131 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 132 PP Nomor 17 Tahun 2020.

“Berpedoman pada Pasal 131 tersebut yang berkaitan dengan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), dinyatakan bahwa pengisian JPTP yang lowong melalui mutasi dari satu JPTP ke JPTP yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada,” kata Puji.(kmf/her)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *