DPRD Provinsi Lampung Sampaikan Aspirasi Masyarakat Ke Pemerintah Pusat

Linkarutama.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menghantarkan aspirasi masyarakat Lampung ke Pemerintah Pusat, yang merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa dari Aliansi Lampung Memanggil yang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Rabu (13/4/2022) lalu.

Diketahui saat itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dalam dialognya menemui massa pendemo mengatakan akan memfasilitasi untuk menerima serta meneruskan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.

Dalam pengantarnya Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan bahwa, aspirasi yang sudah kami terima dari adik-adik mahasiswa pada tanggal 13 April kemarin, sudah kita dalami secara kelembagaan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi masyarakat saat ini, dimana yang disampaikan mereka dalam bentuk aspirasi.

” Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan kami hantarkan kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI di Jakarta,” kata Mingrum Gumay.

Mingrum Gumay juga berkomentar terkait salah satu tuntutan yang disampaikan kepada DPR RI tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang dihantarkan dan kita akan monitor juga perkembangan disposisinya , salah satunya masalah reformasi agraria, karena di Provinsi Lampung juga masih ada konflik konflik vertikal, antara masyarakat dengan coorporate atau badan badan usaha milik negara dan persoalan mafia tanah sesuai dengan arahan Presiden kita berharap aparat penegak hukum terhadap persoalan ini dapat bertindak tegas kepada pihak siapapun juga, ujarnya.

Dalam tanggapannya tentang adanya rencana aksi unjuk rasa susulan oleh mahasiswa dan masyarakat terkait ketidakpuasan atas aksi unjuk rasa sebelumnya Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan, untuk persoalan ini kita bukan berarti menghalangi aspirasi demokrasi dari adik adik mahasiswa, tapi ini kan masih dalam suasana bulan suci Ramadhan lakukanlah hal hal yang lebih bermanfaat, karena jika kita melakukan aksi parlementer di jalan itu apalagi memang aspirasi dan saluran komunikasinya tersumbat, selama itu tidak tersumbat saya rasa ya gak perlu lagi ada parlemen jalanan, tutup mantan aktivis di era 90-an ini.(rls/her)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *