Linkarutama.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Timur menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dalam memperkuat pengendalian inflasi. Hal ini disampaikan oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah Lampung Timur, Bank Indonesia, OJK, FORKOPIMDA, serta perwakilan perbankan di Kantor Bupati Lampung Timur pada 19 Maret 2025.
“Stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk operasi pasar selama Ramadan dan Idulfitri, serta Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan hari ini,” ujar Bupati Lampung Timur.
Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, dalam paparannya menyampaikan bahwa pada Februari 2025, Provinsi Lampung mengalami deflasi sebesar 0,02% (yoy). Dari empat kabupaten/kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi, Lampung Timur menjadi satu-satunya kabupaten yang mencatatkan deflasi, yakni sebesar 0,38% (yoy).
Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok Administered Price (AP) dan Volatile Food (VF), yang terutama disebabkan oleh diskon tarif listrik serta turunnya harga beras dan aneka cabai. Sementara itu, komponen inti tetap stabil, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga pada awal tahun 2025.
Meski demikian, TPID Kabupaten Lampung Timur perlu mewaspadai beberapa komoditas yang menunjukkan indikasi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1446 H, seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
“TPID memiliki peran penting dalam stabilisasi harga pangan. Oleh karena itu, sinergi yang kuat diperlukan agar program TPID dapat berjalan secara optimal,” kata Junanto.
Percepatan Akses Keuangan di Lampung Timur
Untuk mempercepat akses keuangan di Lampung Timur, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, merekomendasikan beberapa program TPAKD 2025, di antaranya:
- Literasi dan inklusi keuangan
- EPIKS (Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah)
- Desa PERKASA (Perekonomian Kuat Masyarakat Sejahtera)
Junanto juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk pengendalian inflasi selama HBKN Ramadan dan Idulfitri, dengan menerapkan strategi 4K:
- Keterjangkauan harga
- Ketersediaan pasokan
- Kelancaran distribusi
- Komunikasi efektif
Selain itu, dalam upaya stabilisasi harga bahan pokok yang berkelanjutan, diperlukan peran serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembentukan Toko Inflasi serta peningkatan akses keuangan. (her)
