Linkarutama.com – Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (27/4/2026).
Saat memimpin rakor, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyoroti jajaran pemerintah daerah yang dinilai masih pasif dalam upaya pengendalian inflasi di wilayah masing-masing.
Tomsi memaparkan masih terdapat 321 pemerintah daerah yang belum melakukan satu pun upaya konkret untuk menekan laju inflasi. Ia menegaskan, kehadiran kepala daerah dalam rapat koordinasi mingguan tidak akan berdampak jika tidak diikuti dengan aksi nyata di lapangan.
“Saya minta supaya melihat dan merasakan langsung, jangan hanya hadir dalam rapat inflasi tetapi setelah itu tidak turun ke pasar dan tidak berbuat sama sekali,” tegas Tomsi.
Kemendagri kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan enam langkah konkret pengendalian inflasi, yaitu penyelenggaraan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak terjadi penimbunan barang, kerja sama antardaerah (KAD) untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam pangan mandiri, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta dukungan biaya transportasi dari APBD.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan bahwa inflasi year-to-date hingga Maret 2026 mencapai 0,94 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tiga tahun sebelumnya.
“Kondisi saat ini berada di angka 0,94 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 hingga 2025. Karena itu, perlu perhatian bersama terhadap komoditas yang harus dicermati, terutama di tingkat kabupaten/kota,” ujar Ateng.
BPS mencatat sejumlah komoditas pangan mengalami fluktuasi harga yang signifikan di berbagai daerah. Bawang merah menjadi komoditas dengan sebaran kenaikan harga terluas, mencakup 227 kabupaten/kota, disusul minyak goreng di 224 daerah dan gula pasir di 185 daerah.
Secara khusus, Ateng juga menyoroti harga beras yang terus menunjukkan tren kenaikan jumlah daerah terdampak dalam empat bulan terakhir.
“Beras selama empat bulan terakhir menunjukkan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Saat ini jumlahnya mencapai 109 daerah, sementara pada Januari lalu hanya 72 kabupaten/kota,” jelasnya.
Selain komoditas pangan, emas perhiasan dan daging ayam ras juga tercatat sebagai penyumbang inflasi terbesar sejak awal tahun kalender. (*/her)
