Linkarutama.com – Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Panitia khusus (Pansus) LHP BPK RI DPRD Lampung meminta Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk membuat dokumentasi kertas kerja tentang perhitungan perencanaan alokasi vaksin dan logistik dengan menggunakan data yang akurat dan terupdate.
Dalam laporan ketua Pansus LHP, tujuannya untuk mengetahui berapa banyak stok atau ketersediaan vaksin yang ada di Provinsi Lampung, termasuk vaksin yang akan kedaluwarsa.
Hal tersebut terungkap dalam paripurna penyampaian hasil Pansus LHP BPK RI DPRD Lampung di gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (2/2/ 2022).
Juru Bicara Pansus LHP BPK RI DPRD Lampung Budhi Condrowati menyampaikan, dokumentasi itu patut dilaksanakan untuk mengetahui berapa banyak stok atau ketersediaan vaksin yang ada di Lampung secara berkala, termasuk vaksin yang akan kedaluwarsa.
“ Ya, data yang akurat misalnya ketersediaan vaksin, data penerimaan logistik per kabupaten/kota, jumlah sasaran wilayah per kabupaten/kota, jadi semuanya jelas,” ujarnya.
Rapat paripurna LHP dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, pejabat eselon III dilingkup Pemprov Lampung dan Forkopimda.(*/her)
