Linkarutama.com – Menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung memastikan inflasi tetap terkendali sesuai sasaran.
Penjabat (Pj.) Gubernur Lampung, Samsudin, memimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID guna memastikan seluruh langkah pengendalian harga berjalan secara sinergis.
“Menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), prioritas kami adalah memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, serta kelancaran distribusi. TPID akan terus bersinergi menjaga stabilitas inflasi,” ujar Samsudin dalam sambutannya pada kegiatan HLM TPID di Hotel Radisson Bandar Lampung, Kamis (12/12/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung. Dalam kesempatan itu, Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung mengapresiasi sinergi TPID yang telah menunjukkan hasil positif sepanjang 2024.
Inflasi di Provinsi Lampung pada November 2024 tercatat sebesar 1,50% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan 3,47% (yoy) pada Desember 2023. Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, menyampaikan bahwa ketersediaan dan distribusi pangan, khususnya beras, cabai, dan bawang merah, menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi.
“Harga pangan tahun ini sangat terjaga. Menjelang libur Nataru, kami akan terus memprioritaskan produksi pangan dan pemerataan distribusinya. Sinergi antarinstansi harus diperkuat dalam menghadapi tingginya permintaan,” tegas Achmad.
BI Provinsi Lampung memproyeksikan inflasi pada 2024–2025 tetap terjaga di kisaran 2,5% ± 1%, didukung oleh upaya pengendalian jangka pendek dan panjang.
Dalam jangka pendek, TPID fokus menjaga ketersediaan pasokan komoditas utama seperti bawang merah, cabai, dan beras. Sementara itu, untuk jangka panjang, TPID menerapkan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Beberapa langkah konkret yang dilakukan meliputi:
1. Digitalisasi sistem peringatan dini (early warning system) untuk inflasi pangan.
2. Perluasan kerja sama antar daerah.
3. Pembentukan Toko Pengendalian Inflasi.
4. Penerapan teknologi dan digitalisasi di sektor pertanian.
Pj. Gubernur Lampung juga memberikan tujuh arahan utama dalam pengendalian inflasi jelang Nataru:
1. Intensifikasi operasi pasar murah untuk menekan gejolak harga.
2. Pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis bersama aparat penegak hukum dan Satgas Pangan.
3. Perkuatan ketersediaan pasokan pangan melalui serapan produksi domestik dan perdagangan antar daerah.
4. Kelancaran distribusi barang dengan menyiapkan armada transportasi dan skenario untuk menghindari kemacetan.
5. Persiapan infrastruktur jalan yang memadai.
6. Koordinasi dan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat.
7. Pengawasan keselamatan masyarakat, termasuk pekerja yang mendukung distribusi bahan pangan.
HLM TPID merupakan forum penting untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pengendalian inflasi, dengan hasil berupa arahan kepala daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Acara ini dihadiri oleh jajaran kepala daerah, Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal di Provinsi Lampung, serta pelaku usaha strategis, seperti jasa transportasi dan Pertamina. (her)
